KAPUAS HULU — Pengawasan di perbatasan Indonesia–Malaysia kembali diperketat. Satuan Pelayanan (Satpel) PLBN Nanga Badau bersama Kepala BKHIT Kalimantan Barat menyisir jalur serta titik-titik yang diduga kerap dijadikan lintasan ilegal di bawah pengawasan Pos 3 Kotis Satgas Pamtas RI–Malaysia Yon Armed 13/Nanggala.
Fokus peninjauan diarahkan pada potensi masuknya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang bisa lolos melalui rute yang tidak resmi.
Kolaborasi Jadi Kunci Pengawasan Perbatasan
Kepala BKHIT Kalimantan Barat, Ferdi, S.P., M.Si., menegaskan bahwa penguatan pengawasan tidak bisa dilakukan sendiri. Pihaknya mengedepankan konsep kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya Satgas Pamtas.
“Koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya Satgas Pamtas telah dilaksanakan dan kami tingkatkan guna mencegah lalu lintas ilegal media pembawa yang berpotensi membawa HPHK, HPIK, dan OPTK, khususnya di jalur tidak resmi," tuturnya.
Edukasi Warga Jadi Benteng Terakhir
Selain patroli dan pemeriksaan fisik di lapangan, BKHIT Kalimantan Barat melalui Satpel PLBN Nanga Badau juga menggencarkan langkah preventif. Sosialisasi dan edukasi dilakukan secara langsung kepada masyarakat maupun melalui beragam media informasi.
Upaya ini menyasar peningkatan kepatuhan warga terhadap ketentuan karantina yang berlaku. Ferdi menyebut, seluruh rangkaian kegiatan ini bermuara pada satu tujuan utama.
"Melalui kegiatan ini, BKHIT Kalimantan Barat terus berupaya memperkuat pengawasan perbatasan bersama para pemangku kepentingan guna melindungi sumber daya hayati Indonesia dari ancaman hama dan penyakit," ungkap Ferdi.
Langkah terpadu ini diharapkan menutup celah masuknya penyakit lintas batas yang selama ini menjadi ancaman serius bagi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan di Kalimantan Barat.
