KALIMANTAN BARAT — Perintah perampingan itu disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya seusai rapat yang dihadiri jajaran direksi BUMN dan sejumlah menteri. Teddy menegaskan, struktur holding yang terlalu dalam membuat keputusan strategis kerap tersendat birokrasi.
"Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," kata Teddy dalam siaran resmi Sekretariat Kabinet, Senin (10/8).
Ribuan Anak Usaha Jadi Beban?
Selama ini, Pertamina dan PLN dikenal memiliki struktur korporasi yang sangat kompleks. Di bawah holding, terdapat puluhan anak usaha, lalu di bawahnya lagi ada cucu usaha, bahkan cicit yang bergerak di luar bisnis inti.
Kondisi ini membuat pengawasan makin sulit dan biaya operasional membengkak. Padahal, di tengah tekanan harga energi global, kedua BUMN ini dituntut bergerak lincah tanpa terbebani hierarki yang panjang.
Dalam rapat yang sama, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri turut melaporkan progres program mandatori Biodiesel 50 persen (B50) yang resmi diluncurkan Juli 2026. Simon juga memaparkan kesiapan infrastruktur BUMN migas tersebut untuk menjalankan program mandatori bioetanol pemerintah.
Mengapa Perampingan Mendesak?
Persoalan efisiensi BUMN memang menjadi sorotan berulang kali. Struktur anak-cucu usaha yang gemuk kerap menjadi sumber inefisiensi, mulai dari duplikasi fungsi hingga potensi kebocoran keuangan.
Dengan perampingan ini, pemerintah berharap keputusan bisnis bisa diambil dalam hitungan hari, bukan lagi berminggu-minggu. Terlebih saat menghadapi persoalan krusial seperti kelangkaan BBM atau gangguan pasokan listrik, kecepatan respons menjadi harga mati.
Hadir dalam ratas tersebut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, serta Kepala Sekretariat Pribadi Presiden Rizky Irmansyah.
Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo tidak main-main dalam membereskan tata kelola BUMN. Pertamina dan PLN kini ditunggu aksi nyata membongkar struktur bisnis yang selama ini dianggap keropos.
