LANDAK — Keberhasilan PLTMH Tenguwe bermula dari bencana yang nyaris memutus akses listrik warga pedalaman. Fasilitas awal berkapasitas 50 kiloWatt (kW) yang dibangun sejak 2015 untuk menerangi wilayah tak terjangkau jaringan PLN itu rusak berat dihantam banjir bandang pada 2019 hingga berhenti beroperasi total.
Upaya perbaikan menemui jalan buntu. Pemkab Landak tidak memiliki Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), sementara Dinas ESDM Provinsi dan Kementerian ESDM punya keterbatasan mengakomodir operasional serta pemeliharaan rutin harian fasilitas kelistrikan skala desa.
Jalan Buntu Kewenangan yang Diterobos Lewat Usulan ke Kementerian ESDM
Pemkab Landak mengawal usulan pembangunan ulang fasilitas yang lebih kokoh berkapasitas 200 kW di Air Terjun Stiin (Sungai Pade) ke Ditjen EBTKE Kementerian ESDM pada 2024–2025. Langkah itu dibarengi perancangan pola tata kelola berbasis komunitas atau community-based governance.
"Kondisi saat itu cukup dilematis karena Pemkab tidak memiliki Distamben dan kewenangan energi ada di tingkat provinsi dan pusat, sementara Kementerian ESDM tidak mungkin mengurus pemeliharaan harian di tingkat desa. Namun, kami tidak boleh membiarkan masyarakat pedalaman terus dalam kegelapan," ungkap Karolin usai menerima penghargaan di Manila.
Warga Jadi Pemilik dan Pengelola, Bukan Konsumen Pasif
Keberlanjutan fasilitas dijaga lewat skema pengelolaan yang diserahkan sepenuhnya kepada warga melalui BUMDes Maju Bersama (Unit Usaha Kelistrikan). Masyarakat dilatih dan dilibatkan secara swadaya untuk merawat turbin, membersihkan endapan air (sediment trap), hingga mengawasi jaringan distribusi.
Warga bersepakat menerapkan tarif iuran listrik sekitar 7 sen per kWh. Hasil iuran digunakan secara mandiri untuk biaya operasional dan pemeliharaan (O&M) serta kas desa. Gotong royong juga dilakukan menjaga kawasan hutan tutupan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pade agar debit air tetap stabil memutar turbin.
"Kunci utama keberhasilan PLTMH Tenguwe terletak pada partisipasi dan kemandirian masyarakat. Kami membentuk skema swadaya di mana warga bukan lagi sekadar konsumen pasif, melainkan pemilik dan pengelola aktif yang menjaga mesin sekaligus melestarikan hutan di sekitarnya," terang Karolin.
617 Sambungan Rumah Terlayani, Emisi Turun 183,7 Ton CO?e per Tahun
PLTMH Tenguwe berkapasitas 200 kW kini beroperasi 24 jam nonstop menyuplai listrik bagi 617 Sambungan Rumah (SR) di sembilan dusun. Peralihan dari bahan bakar fosil ke hidro menghentikan konsumsi 68.036 liter solar per tahun serta memangkas emisi gas rumah kaca 183,7 ton CO?e per tahun.
Secara ekonomi, warga Desa Tenguwe yang sebelumnya menghabiskan hingga 80.000 dollar AS per tahun untuk membeli solar dan genset kini hanya mengeluarkan biaya iuran sekitar 31.000 dollar AS per tahun. Skema itu menghemat pengeluaran warga hingga 49.000 dollar AS atau sekitar Rp 750 juta–800 juta per tahun.
Listrik 24 jam juga menggerakkan ekonomi produktif warga seperti usaha penggilingan padi, mesin pendingin, kerajinan tangan, hingga memfasilitasi anak-anak belajar di malam hari.
"Efisiensi dari penghematan biaya BBM ini langsung berputar di dalam desa untuk menopang ekonomi keluarga dan usaha produktif warga. Listrik bukan lagi sekadar penerang di malam hari, melainkan penggerak kesejahteraan," papar Karolin.
Model Tata Kelola Partisipatif Diangkat dalam Riset Doktoral di UI
Keberhasilan model tata kelola partisipatif PLTMH Tenguwe diangkat Karolin dalam riset doktoralnya di Sekolah Pascasarjana Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (UI) bersama Prof. Garuda Wiko. Penelitian tersebut membuktikan transisi energi bersih terdesentralisasi mampu menciptakan community resilience dividend atau dividen ketahanan komunitas.
