PONTIANAK — Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat mengumpulkan bahan dari pemerintah kabupaten dan kota se-provinsi untuk menghadapi proses hukum yang mulai masuk tahap persidangan. Langkah pengumpulan data dilakukan setelah koordinasi dengan seluruh dinas LHK daerah digelar di Pontianak.
Adi Yani menyatakan pihaknya telah menyiapkan semua bahan yang diperlukan untuk langkah-langkah berikutnya dalam menghadapi gugatan. Data yang dihimpun mencakup berbagai tingkatan pemerintahan agar informasi yang disampaikan di persidangan dapat menggambarkan penanganan secara menyeluruh.
Kebijakan Penanganan Karhutla Jadi Fokus Data yang Disiapkan
Menurut Adi, gugatan tersebut berkaitan dengan sejumlah pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Karena itu, Pemprov Kalbar perlu menyiapkan informasi mengenai berbagai langkah dan kebijakan yang telah dilakukan dalam menangani persoalan lingkungan, khususnya kebakaran hutan dan lahan.
"Yang dimintakan dalam gugatan tersebut kita tindak lanjuti. Seperti misalnya beberapa data yang diminta, kemudian langkah-langkah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik itu kabupaten kota maupun provinsi sampai secara nasional," ujarnya.
Kementerian Kehutanan Ikut Memantau Jalannya Persidangan
Adi mengatakan pihaknya juga telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian Kehutanan. Kementerian terkait akan mengikuti perkembangan proses persidangan melalui pihak yang ditugaskan.
"Ini juga sudah saya sampaikan kepada Kementerian Kehutanan. Mereka juga menyerahkan kepada pihak terkait untuk mengikuti jalannya persidangan," katanya.
Pemprov Kalbar akan mengikuti proses hukum tersebut dengan menyiapkan data mengenai upaya pemerintah dalam menangani persoalan lingkungan. Data dihimpun dari berbagai tingkatan pemerintahan agar informasi yang disampaikan dalam persidangan dapat menggambarkan langkah penanganan secara menyeluruh.
Adi Yani Nilai Gugatan Bagian dari Kepedulian Warga terhadap Lingkungan
Adi menilai proses gugatan tersebut juga menjadi bagian dari kepedulian masyarakat terhadap persoalan lingkungan. Menurutnya, langkah hukum yang ditempuh warga merupakan bentuk perhatian terhadap kondisi lingkungan hidup di Kalimantan Barat.
"Ini adalah ada kepedulian masyarakat terhadap pemerintah dan lingkungan hidup," pungkasnya.
Sidang perdana perkara tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (7/10/2026) di Pengadilan Negeri Pontianak. Pemprov Kalbar menyatakan akan mengikuti seluruh tahapan persidangan dengan menyiapkan data dari berbagai tingkatan pemerintahan.
