KALIMANTAN BARAT — Kesiapan lahan menjadi modal utama bagi pemerintah daerah untuk ikut serta dalam program prioritas nasional tersebut. Bupati Agam, Benni Warlis, menjadi salah satu yang paling siap dengan mengusulkan tanah seluas 10 hektare di Padang Mardani, Jorong Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung.
"Ada lahan kita, 10 hektare kita usulkan untuk sekolah rakyat. Kita sudah (koordinasi) dengan BPN, sudah surati, dan tidak ada masalah lagi. Jadi makanya kami memberanikan diri datang ke sini, bahwa lahan untuk sekolah rakyat sudah tersedia," kata Benni dalam audiensi tersebut.
Sementara itu, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri tidak hanya datang dengan komitmen lisan. Ia membawa salinan sertifikat tanah milik pemerintah daerah seluas tujuh hektare yang langsung diserahkan kepada Kementerian Sosial untuk diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum.
"(Kami kesini) menyerahkan sertifikat saja Pak Wamen. Harapannya bisa masuk ke tahap tiga," ujar Aulia. Langkah serupa tengah diproses oleh Bupati Buru Ikram Umasugi yang masih menyiapkan kelengkapan dokumen lahan, sedangkan Bupati Buton Selatan Muhammad Adios telah mengusulkan area seluas 8,11 hektare.
" Masyarakat Buton Selatan Pak (Wamensos), merindukan Sekolah Rakyat itu," kata Adios menambahkan.
Agus Jabo Priyono menyambut positif inisiatif para kepala daerah tersebut. Ia menegaskan bahwa program ini menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang selama ini belum tersentuh pendidikan layak.
"Saya senang kalau ada pimpinan daerah yang memang berusaha ikut menyukseskan apa yang menjadi program prioritas Bapak Presiden," ujar Agus Jabo kepada keempat bupati.
Urgensi program ini kian nyata jika melihat data lapangan. Saat ini terdapat sekitar 4,1 juta anak yang belum pernah mengenyam pendidikan atau putus sekolah. Kapasitas Sekolah Rakyat yang baru beroperasi masih sangat timpang, baru mampu menampung sekitar 43 ribu siswa.
"Jadi Pak Presiden betul-betul sedang berusaha keras supaya anak-anak ini semua bisa sekolah," tegasnya.
Berbeda dengan sekolah pada umumnya, Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem boarding school berstandar unggulan. Para siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan, tetapi juga kebutuhan dasar harian: makan tiga kali sehari, dua kali makanan ringan, laptop, hingga delapan stel seragam.
"Ini untuk orang miskin, tapi Pak Presiden menyediakan sarana dan prasarana unggulan," kata Agus Jabo. Sistem asrama dipilih karena dinilai mampu menyediakan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan kondusif bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera yang kerap tidak memiliki tempat belajar layak di rumah.
Pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pendidikan anak. Pemerintah menjalankan intervensi terpadu dengan memberdayakan orang tua siswa serta memperbaiki kondisi tempat tinggal keluarga. Melalui kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), disiapkan program renovasi 10 ribu rumah bagi orang tua siswa. Setiap keluarga juga akan memperoleh bantuan program pemberdayaan sosial ekonomi (PPSE) sebesar Rp5 juta.
"Itu hanya (bisa dicapai) dengan cara berkolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," pungkas Agus Jabo mengajak seluruh pemda memperkuat sinergi agar jangkauan program semakin luas.